Akankah Masa Pandemi Covid Membuat Pelayanan KB Terjepit?

AWAL tahun 2020 seluruh dunia terguncang oleh virus yang pertama kali kasus nya ditemukan di kota Wuhan-China pada akhir Desember 2019. Virus itu bernama Corona/Covid-19/Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang menyerang sistem pernapasan mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa sampai lansia, tanpa memandang status sosial apapun yang melekat pada kehidupan manusia. Gejalanya batuk kering, demam/panas (>38º C) serta sesak napas hanya dalam beberapa hari setelah terinfeksi.

Penyebarannya sangat cepat secara droplet (Percikan Air Liur) serta dampaknya yang mematikan membuat virus ini menjadi Fenomena Pandemic dan menghantui hampir seluruh belahan bumi. Di Indonesia ada 23.165 orang yang positif terinfeksi corona, 1.418 orang meninggal serta 5.877 orang sembuh (Data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, per-26 Mei 2020)

Bukan aspek kesehatan saja yang diserang oleh kehadiran virus ini tetapi aspek kehidupan  lain  ikut terkena dampaknya seperti sosial, ekonomi, politik, hankam bahkan kepependudukan. Kepanikan, kecemasan serta saling mencurigai menjadi pertunjukan yang lumrah kita saksikan akibat kehadiran virus tersebut.

Seluruh pemerintahan dibelahan bumi ini terpaksa menerapkan kebijakan tertentu dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona , mulai dari pembatasan interaksi social/social distancing berskala sampai Lockdown (penutupan total).

Kebijakan ini mewajibkan masyarakat agar beraktifitas didalam rumah kecuali untuk kepentingan mendesak. Dominasi aktifitas yang diwajibkan untuk dikerjakan didalam rumah ini relatif memberikan peluang bagi para PUS (Pasangan usia Subur) melakukan frekuensi hubungan suami-istri lebih sering dari hari-hari normal sebelumnya karena hampir selalu lebih sering bertemu. Kebijakan tersebut akhirnya berimbas pula pada pelayanan kebutuhan ber-KB masyarakat. Disini masyarakat bingung “Bagaimana mereka bisa mendapatkan pelayanan KB saat pandemic ini?”

Bagi PUS yang terlindungi/memakai kontrasepsi mungkin tidak menjadi masalah karena kekuatiran akan terjadinya Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) dapat terhindari.

Namun lain hal nya dengan PUS yang tidak terlindungi/tidak memakai kontrasepsi justru cemas akan KTD ditengah desakan ekonomi pada masa pandemik corona.

Sebenenarnya pemerintah dalam hal ini BKKBN telah mengantisipasinya dengan menjalin koordinasi sinergis antara Kepala Daerah provinsi/Kabupaten/Kota melalui OPD-KB serta Dinkes terhadap kebutuhan ber-KB masyarakat. Informasi pelayanan KB baik secara kebijakan dan pelaksanaan-nya sudah banyak disiarkan melalui media elektronik/cetak bahkan medsos. Namun informasi tersebut seakan tertutupi dengan keberadaan informasi dampak covid-19.

Pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dalam hal ini bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Prov. Jatim serta OPD-KB juga dinkes Kab/Kota, telah memperhitungkan secara seksama agar 7.937.774 PUS diwilayah Jawa Timur yang mayoritas usia 20 – 35 tahun (Statistik Rutin Rek.F/I/DAL BKKBN per–Maret 2020) akan tetap terlayani kebutuhan ber-KB nya selama masa pandemic ini melalui ketersediaan stock kontrasepsi cukup untuk kebutuhan masyarakat Jatim.

Pemerintah Provinsi Jatim tidak mau gegabah dalam memandang penting arti 7.937.774 PUS ini. Bila PUS tersebut tidak terlindungi/tidak memakai kontrasepsi dan HAMIL secara bersamaan maka AKAN ada 7.937.774 bayi akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD). Fenomena Kelahiran secara bersamaan ini kita kenal dengan FENOMENA BABY-BOOM. Hal ini akan menambah pekerja rumah (PR) provinsi Jawa Timur yang bukan perkara mudah untuk 20 tahun ke depan dimana pemerintah wajib menyediakan fasilitas penunjang kehidupan bagi kelahiran baru ini.

Kekuatiran fenomena tersebut didukung data bahwa tingkat putus pakai (Drop-Out/DO) yang menyentuh angka 414.708 akseptor (7,07 %) dari 6.140.996 akseptor KB Peserta Aktif-Baru seluruh metoda di Jatim per-akhir April 2020. (Statistik Rutin Rek.F/I/DAL BKKBN). Keadaan ini diperburuk dengan adanya angka Un-Meetneed yang cukup tinggi.

Memang diakui bahwa masa pandemic ini membuat beberapa kebijakan pelayanan KB menjadi terimprovisasi akibat harus disinergikan dengan kebijakan protap penanganan covid-19 serta keadaan social ekonomi masyarakat. Namun hal ini jangan membuat masyarakat kuatir karena masa pandemic ini seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) KB di Jatim yang berjumlah 15.116 Faskes KB (1.249 Faskes Pemerintah, 631 Faskes Swasta, 1.358 Praktek Dokter, 8.340 Bidan serta 3.352 Faskes jejaring) akan SELALU SIAP  melayani masyarakat (Data Laporan Rek F/II/KB/13 BKKBN).

Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat terlayani KB-nya ?

Untuk mendapatkan pelayanan KB di faskes, maka masyarakat dapat mengambil langkah sebagai berikut :

  1. Masyarakat dapat mendatangi PLKB dikantor kecamatan diwilayahnya atau kader KB setempat untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan KB. Dari berkoordinasi ini masyarakat akan dibantu ke faskes KB yang direkomendasikan ditemani PLKB/kader KB-nya.
  2. Masyarakat dapat langsung menghubungi tenaga kesehatan (Nakes) pelayanan KB (dokter/bidan) di faskes terdekat via telepon/HP untuk mendapatkan informasi pelayanan KB. Setelah berkoordinasi dan membuat janji dengan nakes barulah masyarakat bisa mendapatkan pelayanan KB.
  3. Masyarakat harus WAJIB memakai MASKER ketika mau berkonsultasi, berkoordinasi serta mendapatkan pelayanan KB. Sedangkan bagi nakes yang melaksanakan pelayanan KB WAJIB menggunakan Protap Pencegahan Penularan COVID sesuai anjuran Kementerian Kesehatan
  4. Masyarakat akan di-GRATIS-kan pembiayaan pelayanan KB bila di lakukan di faskes pemerintah karena ada kebijakan PEMBEBASAN RETRIBUSI pelayanan KB dari pemerintah setempat.

Pada akhirnya pemerintah hanya meminta kesadaran masyarakat untuk ber-KB serta TIDAK PERLU TAKUT bila ingin ber-KB agar terhondar dari KTD dimasa pandemic Corona ini. Jadi MASA PANDEMIK COVID TIDAK AKAN MEMBUAT PELAYANAN KB TERJEPIT.

SALAM BAHAGIA.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *