Tengah Pandemi, Pelayanan Publik Era “New Normal” di BKKBN Jawa Timur

Siap Bahagia

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyebutkan bahwa virus korona berpotensi menjadi endemi lantaran tidak bisa hilang. Pemerintah pusat bahkan sudah menggaungkan seruan agar masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19. Situasi itu direspons sejumlah Kementerian/Lembaga di Jawa Timur. Wacana penerapan layanan pemerintahan dengan konsep ”Berdamai dengan Covid-19” mencuat. Berbagai sektor pelayanan publik tidak bisa dihentikan terus-menerus. ”Meski sebagian pelayanan sudah berbasis online, tetap ada yang memerlukan kehadiran fisik”.

Pelayanan publik di era new normal adalah pelayanan berdasar protokol kesehatan. Setiap kantor pelayanan publik wajib dilengkapi alat-alat penunjang kesehatan. Misalnya pendeteksi suhu tubuh, fasilitas sanitasi yang layak, hingga cairan pembersih tangan dan pemberian vitamin.

Selain itu, petugas dan pengunjung wajib memakai masker, Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas, dan sebagainya. Pelayanan new normal ini adalah bentuk solusi dimana meski masih dalam pandemi namun roda pemerintahan tetap bisa dijalankan dengan menambah aturan baru. Dengan memberikan panduan bekerja di kantor untuk mencegah penularan virus corona pada situasi normal baru (new normal) pandemi Covid-19.

Pedoman ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan pelayanan publik program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 2 Berencana (Bangga Kencana) tetap prima dan komunikatif ditengah pandemi Covid19 di era new normal saat ini.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di masa pandemi Covid19, dimana semua kegiatan lebih banyak dilakukan melalui kegiatan virtual, semua informasi khususnya informasi publik selayaknya dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. BKKBN sebagai lembaga publik wajib menyediakan informasi publik yang transparan, akurat dan dapat dipercaya oleh publik. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara kegiatan bernegara, BKKBN sudah hampir 10 tahun melakukan pengelolaan informasi publik sejak berlaku efektif pada tahun 2010. Dari tahun 2012 hingga 2015 BKKBN menempati peringkat kedua secara berturutturut Kategori Lembaga Negara dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik. BKKBN terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kembali Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Untuk menjalankan keterbukaan informasi publik di era new normal ini, maka Sumber Daya Manusia (SDM) harus kompeten khususnya dalam hal pengetahuan tentang informasi korporat, pemanfaatan teknologi, dan sikap serta etika dalam memberikan pelayanan.

Dengan memiliki ketiga kompetensi tersebut serta dukungan dari berbagai pihak, PPID diharapkan akan mampu melaksanakan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara profesional, mampu memberikan user education tentang informasi yang dibutuhkan pengguna, membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bersih, transparan, dan akuntable serta PPID siap menerapkan sistem e-governance yang dapat dilihat, diawasi, dan dikontrol secara realtime oleh seluruh masyarakat selaku pengguna informasi.

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur baru saja telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yaitu seluruh pimpinan dan pengurus PPID berkomitmen dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan memperkuat pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Di masa pandemi Covid-19 dan dalam menjalankan 3 penyesuaian era new normal ini, BKKBN Jatim lebih banyak melakukan kegiatan secara virtual yang bisa menjadi suatu model dalam pelaksanaan pengelolaan keterbukaan informasi dan juga dokumentasi.

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur baru saja telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yaitu seluruh pimpinan dan pengurus PPID berkomitmen dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan memperkuat pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Di masa pandemi Covid-19 dan dalam menjalankan 3 penyesuaian era new normal ini, BKKBN Jatim lebih banyak melakukan kegiatan secara virtual yang bisa menjadi suatu model dalam pelaksanaan pengelolaan keterbukaan informasi dan juga dokumentasi.

Inovasi yang telah digagas juga dalam memberikan pelayanan publik adalah dengan pembuatan dan penggunaan aplikasi layanan prima berbasis IT dalam memberikan pelayanan publik menuju Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Aplikasi tersebut antara lain: SIJALDIN (Sistem Informasi Perjalanan Dinas), SIJAKA (Sistem Informasi Jadwal Kegiatan Kepala), SIPASA (Sistem Informasi Pengelola Arsip Surat), AWASMEN (Aplikasi Pengawasan dan Dokumen), dan SURPALA (Survey Kepuasan Pelayanan).

Selain itu pelayanan publik yang telah dilakukan adalah komunikasi, sosialisasi kepada mitra kerja dan stakeholder melalui video conference (Command Center), pelatihan melalui pembelajaran jarak jauh (E-Learning), virtual meeting dengan menggunakan aplikasi webex, zoom, dan google meet. Mediapun berperan penting dalam menyampaikan keterbukaan informasi publik program Bangga Kencana, melalui media cetak, elektronik, dan eksistensi media sosial Perwakilan BKKBN Jawa Timur (Website, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan Whatshap).

Seiring dengan pemanfaatan media, peran humas pemerintah semakin strategis di era new normal dalam memberikan informasi publik yang terbuka untuk dapat diakses secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat melalui kerjasama dan menjalin hubungan yang baik, menguntungkan dengan berbagai insan press media massa melalui press release, virtual press conference, dan virtual talkshow baik on air maupun off air.

Penggunaan teknologi digital ataupun internet of things dalam pelayanan informasi publik di organisasi pemerintahan dapat memberikan dampak pada kecepatan memperoleh informasi publik yang dibutuhkan masyarakat. Dimana hal tersebut menjadi penting, karena kecepatan penyebaran informasi, turut mempengaruhi nilai dari sebuah informasipublik. (Humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *